Language : Indonesian
    English
    Chinese
(021) 30011772 Visitors : 613774
Saturday, 7th December 2019 PerizinanIndonesia.com
Support
home about services news event contact contact
News Category
Latest News   BPOM   DEPKES   POSTEL   SNI   MEREK   PERATURAN   PERDAGANGAN  
News Search
 
Aturan Ekspor Kopi diperlonggar

Para eksportir kopi boleh bernapas lega. Sebab, melalui Kementerian Perdagangan (Kemdag), pemerintah memberi kelonggaran persyaratan ekspor kopi yang mulai berlaku sejak 3 Mei 2011 lalu. Kelonggaran ekspor itu tertuang dalam Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No. 10 tahun 2011, tentang Ketentuan Ekspor Kopi. Beleid baru ini merevisi Permendag No. 41 tahun 2009. Salah satu kelonggaran yang diatur dalam beleid itu adalah eksportir tidak perlu lagi melampirkan bukti setor pembayaran iuran anggota Asosiasi Eksportir Kopi Indonesia (AEKI) untuk mendapatkan izin ekspor. "Jangan sampai eksportir tidak bisa ekspor hanya gara-gara tidak membayar iuran ke asosiasi," kata Deddy Shaleh, Direktur Jenderal Perdagangan Luar Negeri, Kemdag kepada KONTAN, Jumat (6/5).

Deddy menjelaskan, tujuan merevisi aturan itu untuk mendukung persaingan yang sehat dalam perdagangan kopi. Menurutnya, pembayaran iuran anggota AEKI itu sepenuhnya urusan internal asosiasi. "Itu bukan urusan pemerintah," tegasnya.

Dalam aturan lama, izin ekspor baru bisa diperoleh jika eksportir melampirkan bukti tanda setor iuran AEKI sebesar Rp 30 per kilogram (kg). Semakin banyak volume ekspor, semakin besar nilai setoran kepada AEKI. Perubahan lain dalam dalam beleid baru itu adalah perubahan pada mekanisme pelaporan realisasi ekspor kopi kepada pemerintah. Dalam aturan lama, eksportir kopi wajib mengirim laporan realisasi ekspor kopi ke kantor Kementerian Perdagangan. Tapi, dalam aturan yang baru, eksportir cukup melaporkan realisasi ekspor kopi tersebut secara online.

Perubahan kebijakan ekspor kopi tersebut mendapat sambutan baik dari Sabam Malau, Ketua Forum Kopi Sumatera Utara (FKSU). Ia mengisahkan, banyak pengusaha kopi di Sumatra Utara terganjal untuk ekspor karena tidak memiliki bukti setor pembayaran iuran wajib anggota AEKI. "Kalau kebijakan itu dihapus, tentu kendala kami mengekspor bisa berkurang," kata Sabam

AEKI tidak ikut bahas
Kelonggaran persyaratan ekspor juga memberikan jalan bagi petani kopi untuk mengekspor langsung, tanpa harus melalui pedagang. Selama ini, menurut Sabam, petani tidak memiliki akses langsung ke pembeli di luar negeri. "Ketentuan ini akan memberikan kesempatan lebih besar bagi petani menjadi eksportir," ungkapnya.

Penerbitan perubahan aturan ekspor kopi tersebut tentu mengundang tanda tanya dari AEKI. Sebab, dalam pembuatan aturan baru tersebut, AEKI cukup berkepentingan lantaran ada penghapusan klausul wajib memberi iuran kepada AEKI.

Saat dihubungi KONTAN, Rachim Kartabrata, Sekretaris Eksekutif AEKI, mengaku tidak pernah diajak membahas revisi aturan ekspor kopi itu. "Kami sama sekali tidak tahu dan belum bisa memberikan komentar," katanya.

Tapi, tak semua eksportir di bawah AEKI bereaksi negatif. Suherman Harsono, mantan pengurus AEKI di Provinsi Lampung, mengatakan, penghapusan salah satu persyaratan ekspor kopi justru bisa memperlancar arus ekspor.

Menurut Suherman, selama ini proses perizinan ekspor kopi panjang dan mempersulit eksportir. Termasuk juga dengan kewajiban melampirkan bukti setor iuran anggota dari AEKI. "Jika ada persyaratan ekspor yang dihapus, tentu akan mempermudah proses ekspor," katanya.
 
Related News
Cara Mengetahui Keaslian Nomor BPOM Suatu Produk
Merek Kosmetik Berbahaya
Ketentuan Sertifikasi Alat dan Perangkat Komunikasi
Syarat - Syarat Pengurusan SNI
Kementrian Perindustrian Siapkan 64 Rancangan SNI
Importir Hanya Boleh Miliki Satu API
 
     
     
  Next News >>    
         
         
 
© Konsultan Halal. Nov.2012  
jasa konsultan halal, konsultan halal profesional, syarat urus halal, konsultan halal, sertifikasi halal, konsultan halal indonesia, pendaftaran halal, urus halal, harga halal, cara mendaftar halal, harga daftar halal, alasan halal, perizinan halal, ukuran halal, izin halal, perizinan sni, perijinan sni, perizinan indonesia, perizinan-indonesia, larangan mui, sangsi halal, hukum halal, peraturan halal, syarat daftar halal, syarat halal, izin halal, perpanjang halal, sertifikat mui, sertifikat mui halal, mui, manfaat halal, keuntungan halal, biaya halal, sangsi mui, daftar makanan halal, razia halal, konsultasi halal, definisi halal, persyaratan halal, syarat halal mui, biaya halal, alasan halal, obat halal, minuman halal, supplemen halal, logo halal, peraturan halal mui, aturan halal